Makalah Etprof: Faktor-faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia

Rabu, 02 November 2011

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENEGAKAN HUKUM
Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik

PENDAHULUAN

1.    LATAR BELAKANG
Beberapa hari terakhir ini kita mendapat sajian fakta hukum yang mengenaskan dalam perjalanan Republik ini. Mafia hukum bertebaran dimana-mana, bahkan sampai mencabik-cabik prosedur hukum yang telah dijalankan pemerintah. Makelar hukum yang biasa dikenal markus juga begitu perkasa merekayasa berbagai status hukum yang tak jelas duduk perkaranya.
Hampir setiap saat kita dapat menemukan berita, informasi, laporan atau ulasan yang berhubungan dengan lembaga-lembaga hukum kita. Salah satu permasalahan yang perlu mendapat perhatian kita semua adalah merosotnya rasa hormat masyarakat terhadap wibawa hukum.
Penegakan hukum merupakan pusat dari seluruh “aktivitas kehidupan” hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakekatnya merupakan interaksi antara berbagai pelaku manusia yang mewakili kepentingan-kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.
Oleh karena itu, penegak hukum tidak dapat semata-mata dianggap sebagai proses menerapkan hukum sebagaimana pendapat kaum legalistic. Namun proses penegakan hukum mempunyai dimensi yang lebih luas daripada pendapat tersebut, karena dalam penegakan hukum akan melibatkan dimensi perilaku manusia. Dengan pemahaman tersebut maka kita dapat mengetahui bahwa problem-problem hukum yang akan selalu menonjol adalah problema “law in action” bukan pada “law in the books”.
Akal budi manusia akan menuntun manusia untuk menemukan wujud kebaikan dan keadilan yang didambakan. Jika hukum disusun supaya dapat mengikat perbuatan manusia, maka hukum harus adil dan membimbing manusia menuju tujuan akhir, yakni kebaikan. Kebaikan dan keadilan akan membuka keharusan ketaatan moral untuk menjadikan hukum sebagai penegak tata social yang harmonis dan seimbang. Rasa kebaikan dan keadilan akan membingkai moralitas dalam penegakan hukum.
Pada saat ini masyarakat mempertanyakan kinerja aparat penegak hukum seperti dalam pemberantasan korupsi dan merebaknya mafia peradilan. Kegagalan lembaga peradilan dalam mewujudkan tujuan hukum telah mendorong meningkatnya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pranata hukum dan lembaga-lembaga hukum. Mungkin benar apabila dikatakan bahwa perhatian masyarakat terhadap lembaga-lembaga hukum telah berada pada titik nadir. Adanya penilaian dari masyarakat ini menunjukkan bahwa hukum/pengadilan tidak dapat melepaskan diri struktur social masyarakatnya hukum tidaklah steril dari perilaku–perilaku social lingkungannya. 
Oleh karena itu wajar kiranya apabila masyarakat mempunyai opini tersendiri setiap ada putusan pengadilan yang dipandang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan hidup yang tumbuh ditengah-tengah masyarakat. Persoalannya tidak akan berhenti hanya sebatas munculnya opini public, melainkan berdapak sangat luas yaitu merosotnya citra lembaga hukum dimata masyarakat. Kepercayaan masyarakat akan luntur dan mendorong munculnya situasi anomi. Masyarakat kebingungan nilai–nilai mana yang benar dan mana yang salah.
Masalah etika dan moral perlu mendapat perhatian yang seksama untuk memberikan jiwa pada hukum dan penegaknya. Dalam rangka revitalisasi hukum untuk mendukung demokratisasi, maka masalah moral dan etika mendesak untuk ditingkatkan fungsi dan keberadaanya, karena saat ini aspek moral dan etika telah menghilang dari system hukum di Indonesia.
Oleh karena itu perlu pengaturan yang comprehensive mengenai etika profesi di kalangan penegak hukum, menciptakan kemandirian kelembagaan, berfungsinya dewan/majelis kehormatan, yang kesemuanya ini untuk membangun profesionalisme.






2.    PERMASALAHAN
Dilihat dari uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang diungkapkan lebih lanjut dalam penulisan ini, yaitu:
  1. Bagaimanakah peranan pentingnya kode etik profesi hukum bagi para penegak hukum?
  2. Bagaimana pengaruh dari factor ekonomi, politik dan social terhadap penegakan hukum di Indonesia?
  3. Bagaimana penegakan hukum yang berlandaskan moralitas?
3.    ANALISIS
A.       Pentingnya Etika Profesi
Apakah etika, dan apakah etika profesi  itu ?
Kata etik (atau etika) berasal dari kata “ethos” (bahasa Yunani) yang  berarti karakter, watak kesusilaan atau adat. Sebagai suatu subyek, etika akan berkaitan dengan konsep yang dimilki oleh individu ataupun kelompok untuk menilai apakah tindakan-tindakan yang telah dikerjakannya itu salah atau benar, buruk atau baik.
Oleh karena itu dapatlah disimpulkan bahwa sebuah profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat, bilamana dalam diri para elit profesional tersebut ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika  profesi pada saat mereka ingin memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Tanpa etika profesi, apa yang semula dikenal sebagai sebuah profesi yang terhormat akan segera jatuh terdegradasi menjadi sebuah pekerjaan pencarian nafkah biasa (okupasi) yang sedikitpun tidak diwarnai dengan nilai-nilai idealisme dan ujung-ujungnya akan berakhir dengan tidak-adanya lagi respek maupun kepercayaan yang pantas diberikan kepada para elite profesional ini.
B.        Pengertian Profesi
Berikut pengertian profesi dan profesional menurut De George :
Profesi, adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah hidup dan yang mengandalkan suatu keahlian.
Profesional, adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi.
Yang harus kita ingat dan fahami betul bahwa “Pekerjaan/Profesi” dan “Profesional” terdapat beberapa perbedaan :
Profesi : 
§   Mengandalkan suatu keterampilan atau keahlian khusus.
§   Dilaksanakan sebagai suatu pekerjaan atau kegiatan utama.
§   Dilaksanakan sebagai sumber utama nafkah hidup.
§   Dilaksanakan dengan keterlibatan pribadi yang mendalam.
Profesional :
§   Orang yang tahu akan keahlian dan keterampilannya.
§   Meluangkan seluruh waktunya untuk pekerjaan atau kegiatannya itu.
§   Hidup dari situ.
§   Bangga akan pekerjaannya.
Ciri-ciri Profesi:
Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi, yaitu :
1.           Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2.           Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.
3.           Mengabdi pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat.
4.           Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi harus terlebih dahulu ada izin khusus.
C.       Kode Etik Profesi
Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis.
Kode etik; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.
D.       Penyebab Pelanggaran Kode Etik Profesi
Telah diterangkan diatas, salah satu faktor penyebab adanya mafia peradilan adalah semakin hilang, bahkan tidak bermaknanya lagi sebuah kode etik profesi hukum, yang seharusnya menjadi pedoman dalam berprofesi yang menuntut adanya pertanggung jawaban moral kepada Tuhan, diri sendiri dan masyarakat diantaranya;
·            Tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dri masyarakat,
·            Organisasi profesi tidak di lengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan,
·            Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri,
·            Belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya,
·            Tidak adanya kesadaran etis dan moralitas diantara para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya.

E.        Factor Sosial, Ekonomi dan Politik terhadap Penegakan Hukum di Indonesia
Berkaca dari beberapa kasus hukum yang melibatkan oknum aparat penegak hukum, yang seyogyanya menegakkan hukum justru melanggar hukum, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, adanya tuntutan ekonomi, minimnya penghasilan, lemahnya pengawasan, sampai dengan ketidak patuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya.
Namun, bila dilihat dari sudut pandang lain, kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi lebih pada ketidak mampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada penegak hukum dan subtansinya. Bahkan dalam kode etik sebenarnya ada bagian khusus yang memuat pengaturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat diberikan kepada penegak hukum yang melanggar kode etik, yaitu antara lain berupa teguran, peringatan, peringatan keras, pemberhentian sementara untuk waktu tertentu, pemberhentian selamanya dan pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi. Masing-masing sanksi ditentukan oleh berat ringannya pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya. Masalah penegakan tidak hanya masalah hukum itu sendiri, namun permasalahan kompleks ekonomi, politik, social dan kebudayaan.
Suatu lembaga penegak hukum akan bekerja sebagai respon terhadap peraturan-peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks dari kekuatan-kekuatan social, politik dan lain-lain yang bekerja atasnya, serta umpan balik yang datang dari para pemegang peran.[1]Ini menunjukkan bekerjanya hukum dan penegaknya tidaklah steril dari masalah non-hukum. Kekuatan-kekuatan lain, utamanya ekonomi, sosial dan politik akan menetukan kehidupan hukum.
a.     Ekonomi
Factor ekonomi juga sangat mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, antara lain:
1.          penghasilan kurang mencukupi kenutuhan hidup yang wajar,
2.          kebutuhan hidup yang mendesak,
3.          gaya hidup konsumtif dan materialistis,
4.          tak dipungkiri, pola hidup seperti ini menghinggapi sebagian besar penduduk bumi. Dibenaknya yang terpikir hanya uang,
5.          rendahnya gaji PNS,
6.          sikap mental pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal.
b.     Hukum dan Politik
Selain terlepasnya keadilan sebagai sukma hukum yang bersumber dari moral dan etika, masalah lain yang dihadapi adalah hubungan antara hukum dan politik sebagai dua subsistem kemasyarakatan. Dalam hal-hal penting tertentu hukum lebih banyak didominasi oleh politik sehingga sejalan dengan melemahnya dasar etik dan moral. Pembuatan dan penegakan hukum lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik kelompok dominant yang sifatnya teknis, tidak substansial dan bersifat jangka pendek.
c.      Faktor Sosial Masyarakat
Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia mempunyai kecendrungan yang besar untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya adalah, bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola prilaku penegak hukum tersebut.
Proses peradilan bukan hanya proses menerapkan pasal-pasal dan bunyi undang-undang, melainkan proses yang melibatkan perilaku-perilaku masyarakat dan berlangsung dalam struktur social tertentu.

F.        Etika dan Moral tidak Melandasi Penegakan Hukum
Pada saat ini banyak sekali orang melakukan pelanggaran hak-hak negaradan hak masyarakat tetapi merasa tidak bersalah karena merasa tidak melanggar hukum formal. Mereka dengan seenaknya merampok hak-hak masyarakat tetapi karena tidak bersalah menurut hukum formal maka mereka merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Hukum formal kemudian dijadikan alasan untuk berlindung dari kejahatan etik dan moral padahal hukum formal itu merupakan legalisasi dari etika dan moral. Artinya sebenarnya hukum formal itu adalah etika dan moral yang diformalkan. Oleh sebab itu seharusnya etika dan moral itu lebih diutanakan dari sekedar formalitas-formalitas hukum.

G.       Penegakan Hukum yang Berlandaskan Moralitas
Penegakan hukum adalah sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali (restitution in integrum).
Penegakan hukum haruslah berlandaskan moral. Nilai moral tidak berasal dari luar diri manusia, tapi berakar dalam kemanusiaan seseorang.
Moral sendiri dalam istilah dipahami sebagai:
  1. Prinsip hidup yang berkenaan dengan benar dan salah, baik dan buruk,
  2. Kemampuan untuk memahami perbedaan benar dan salah,
  3. Ajaran atau gambaran tentang tingkah laku yang baik,
  4. Nilai moral adalah kebaikan manusia sebagai manusia.[2]
Dalam penegakan hukum paling tidak mengandung 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu: Kepastian hukum (Rechtssicherheit), Kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan Keadilan (Gerechtigkeit). Dalam penegakan hukum, ketiga unsur tersebut harus sama-sama diperhatikan secara proporsional dan seimbang. Maka secara konsepsional kata Soekanto, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejahwanta serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai-nilai yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan perdamaian hidup. Nilai-nilai yang penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan dan kejujuran.[3]
Penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas tanpa pandang bulu terhadap pelaku pelanggaran hukum. Untuk itu dalam pelaksanaannya dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab serta integritas moral yang tangguh. Sebab dari fenomena yang ada, karena kurangnya ketegasan atau karena kegamangan dalam menghadapi pelanggaran hukum, maka banyak pelanggar-pelanggar hukum yang lolos dari jerat hukum atau dengan kata lain lepas dari pengusutan. Sehingga ada pameo yang mengatakan, bahwa “hukum yang diterapkan saat ini ibarat jaring laba-laba”, artinya mereka yang melakukan tindak pidana dalam kategori kelas kakap lolos dari jeratan hukum, sedangkan yang terjerat hanya kelas teri.
Diakui atau tidak, proses penegakan hukum masih mengalami hambatan. Untuk itu diperlukan aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan konsisten terhadap nilai-nilai moral. Karena aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dan bermoral tidak akan berani melakukan manipulasi hukum, dan  tidak akan berani mempertaruhkan harga dirinya dengan membohongi hati nuraninya.
Standar etika dan moral para penegak hukum bahkan cenderung menurun. Mereka menjadi kurang responsif terhadap berbagai permasalahan bangsa dan penyakit sosial yang kian hari semakin menjadi. Korupsi yang seharusnya diproses secara hukum demi mewujudkan keadilan tidak jarang malah melahirkan kejahatan baru berupa pemerasan, penyuapan, dan jual beli kasus. Kesadaran dan ketataan penegak hukum tampaknya memudar.
Etika dalam konteks penegak hukum adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan apa yang benar dari apa yang salah, apa yang pantas dan tidak untuk dilakukan oleh seorang penegak hukum. Etika ini harus menjadi pegangan, baik dikala ia menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum maupun saat melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagai warga masyarakat.
Proses penegakan hukum, dalam pandangan Soerjono Soekanto, dipengaruhi oleh lima faktor.
1.          Pertama, faktor hukum atau peraturan perundang-undangan.
2.          Kedua, faktor aparat penegak hukumnya, yakni pihak-pihak yang terlibat dalam peroses pembuatan dan penerapan hukumnya, yang berkaitan dengan masalah mentalitas.
3.          Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum.
4.          Keempat, faktor masyarakat, yakni lingkungan social di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; berhubungan dengan kesadaran dan kepatuhan hukum yang merefleksi dalam perilaku masyarakat.
5.          Kelima, faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.[4]
Sementara itu Satjipto Rahardjo, membedakan berbagai unsur yang berpengaruh dalam proses penegakan hukum berdasarkan derajat kedekatannya pada proses, yakni yang agak jauh dan yang agak dekat. Berdasarkan criteria kedekatan tersebut, maka Satjipto Rahardjo membedakan tiga unsur utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Pertama, unsur pembuatan undang-undang. lembaga legislatif. Kedua, unsur penegakan hukum, polisi, jaksa dan hakim. Dan ketiga, unsur lingkungan yang meliputi pribadi warga negara dan sosial.[5]

Mengapa terjadi pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran ?
Terjadinya pelanggaran nilai moral dan nilai kebenaran karena kebutuhan ekonomi yang terlalu berlebihan dibandingkan dengan kebutuhan psikhis yang seharusnya berbanding sama. Usaha penyelesaiannya adalah tidak lain harus kembali kepada hakikat manusia dan untuk apa manusia itu hidup. Hakikat manusia adalah makhluk budaya yang menyadari bahwa yang benar , yang indah dan yang baik adalah keseimbangan antara kebutuhan ekonomi dan kebutuhan psikhis dan inilah yang menjadi tujuan hidup manusia. Kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani tercapai dalam keadaan seimbang artinya perolehan dan pemanfaatan harta kekayaan terjadi dalam suasana tertib, damai dan serasi (nilai etis, moral).

4.    KESIMPULAN
Dari uaraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa bekerjanya hukum dan penegaknya tidak bisa steril dari masalah non-hukum. Kekuatan-kekuatan lain, mulai dari turunnya integritas moral, hilangnya independensi, politik, ekonomi dan social masyarakat serta ketidakpatuhan terhadap kode etik profesi hukum yang mengikatnya, akan mementukan penegakan hukum di Indonesia. Namun, bila dilihat dari sudut pandang lain, kelemahan substansi kode etik bukan berasal dari tidak adanya sanksi lebih pada ketidakmampuan norma-norma dalam kode etik tersebut untuk menimbulkan kepatuhan pada penegak hukum dan subtansinya.
Elite politik dan elite penegak hukum mempunyai interes (kepentingan) dalam banyak kasus hukum terutama yang menyangkut uang dalam jumlah besar dan kepentingan politik. Proses rekruitmen penegak hukum tidak mempertimbangkan factor moral. Factor ini juga tidak diprioritaskan dalam menyeleksi orang yang akan menduduki jabatan yang potensial.
Dalam konteks ini, fakta rusaknya penegak hukum di Indonesia bisa ditafsirkan, sebagai ambruknya nilai “sadar diri”, sehingga jatuhlah nilai dan hakekat hukum. Penegak hukum bukan lagi “tuan” atas perbuatannya, tetapi “tuan” bagi kekuasaan, uang dan jabatan. Haruslah disadari benar bahwa upaya menegakkan hukum tidaklah semudah membalik telapak tangan.
Untuk menegakkan hukum dan membumikan keadilan dalam kehidupan masyarakat, seorang penegak hukum harus terlebih dahulu taat hukum dan berpegang pada nilai-nilai moral etika dalam berperilaku. Ia harus mampu menegakkan keduanya, menegakkan etika dalam dirinya dan menegakkan hukum dalam kehidupan masyarakat. Kalau kedua hal ini terpenuhi, diharapkan keadilan akan tegak dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.
Kejadian-kejadian yang sekarang menimpa lembaga hukum hanyalah satu proses untuk terciptanya wibawa hukum. Sikap mawas diri merupakan langkah terpuji yang seyogyanya dibarengi dengan upaya-upaya yang bersifat sistemik dari lembaga-lembaga hukum mulai kejaksaan, kepolisian, kehakiman, dan organisasi penegak hukum. Sudah saatnya lembaga-lembaga penegak hukum melakukan:
1.        Pertama, evaluasi berkesinambungan atas semua program dan kebijaksanaan yang sudah dicanangkan, agar dapat mengurangi kendala yang dihadapi,
2.        Kedua, klarifikasi kasus-kasus besar yang diputuskan oleh pengadilan, sehingga masyarakat mengetahui secara jelas pertimbangan hukum dan dasar-dasar hukum yang digunakan,
3.        Ketiga, adalah orientasi visi dan misi lembaga penegak hukum agar mengutamakan keadilan substansial. Oleh karena itu peningkatan kualitas sumber daya manusia dibidang hukum mutlak perlu.
Selain itu, diperlukannya pembentukan generasi penerus dengan pemahaman mengenai kode etik profesi hukum dan pentingnya kode etik profesi hukum, dengan begitu baru bisa terciptanya penegak hukum yang sesuai dengan kode etik profesi hukum.

5.    DAFTAR PUSTAKA
Buku-Buku
Rahardjo, Satjipto, Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis), Sinar Baru: Bandung, tanpa tahun.
Soekanto, Soerjono, Pokok-Pokok  Sosiologi  Hukum,  PT.  Raya Gratindo: Jakarta, 1988.
Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali: Jakarta, 1983.
Mertokusumo, Sudikno, Bunga Rampai Ilmu Hukum, Liberti: Yogjakarta, 1984.
Supriadi, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Sinar Grafika: Jakarta, 2006.
Kuat Puji Prayitno, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Unsoed.
Sudikno, Mengenal hukum suatu pengantar; Liberty: Yogyakarta, 2003.

Website
Muhammad Fatikhun,Kamis, 04 Desember 2008, “PENEGAKAN HUKUM” tersedia di website http://hukumadil.blogspot.com/2008/12/penegakan-hukum_04.html, diakses pada tanggal 9 April 2011.
Imam Mustofa,10 Januari 2011,”Menegakkan Etika Penegakan Hukum”, Tersedia diwebsite http://gagasanhukum.wordpress.com/2011/01/10/menegakkan-etika-penegakan-hukum/, diakses pada tanggal 9 April 2011.
Ady Wirawan, Kamis 26 Juli 2007, “Etika Profesi Hukum”, tersedia diwebsite http://www.blogster.com/adywirawan/etika-profesi-hukum.html, diakses pada tanggal 9 April 2011.
Karnoto, Senin, 02 November 2009, “ETIKA PROFESI HUKUM BAGI PENEGAK HUKUM”, tersedia di website http://arno13.blogspot.com/2009/11/etika-profesi-hukum-bagi-penegak-hukum.html, diakses pada tanggal 12 April 2011.
Makalahhukum, 14 Januari 2009, “Makalah Penegakan Hukum Baru”, tersedia di website http://makalahhukum.wordpress.com/2009/01/14/makalah-penegakan-hukum-baru/, diakses pada tanggal 12 April 2011.


[1] (Wiliam J. Chambliss dan Robert B. Seidman, dalam Raharjo, tanpa tahun:28)
[2] Kuat Puji Prayitno, Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum, Unsoed, hlm. 7.
[3] Soekanto, Soerjono, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali: Jakarta, 1983
[4] Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor yang Mem-pengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta:
Rajawali, hal.: 4,5.
[5] Satjipto Rahardjo,1983, Masalah Penegakan Hukum,Bandung: Sinar Baru, hal. 23,24.

0 komentar:

Poskan Komentar